Mengunjungi Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Anggota DPRD Flores Timur Usul Buka USB di Kecamatan Ile Bura

Kota Kupang, DISDIK.NTTPROV.GO.ID – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Johanna E. Lisapaly, SH, M.Si menerima rombongan anggota DPRD Flores Timur di ruang kerjanya, Jumat (12/10/2018). Kunjungan ini merupakan hubungan kemitraan antara DPRD Flores Timur dengan Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi NTT.

Rombongan DPRD Flores Timur dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Flores Timur, Mathias Werang Enay (Fraksi Gerindra), bersama anggota lainnya, Ahmad Mukhtar dari (Fraksi Nasdem), Syafrudin Abbas, (Fraksi Golkar), Ignasius Boli Uran (Fraksi Golkar), dan Pius Pedang Melai (Fraksi Gerindra).

Dalam pertemuan tersebut, Werang Enay menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengelolaan pendidikan di Flores Timur terutama pendidikan menengah dan pendidikan khusus.  Adapun yang disampaikan Werang Enay, dkk adalah kondisi geografis Flores Timur sebagai kabupaten kepulauan yang memerlukan pendekatan pelayanan administrasi dan teknis, sementara saat ini UPT Pendidikan berada di Maumere.

Sementara itu Ignasius Boli Uran menyampaikan bahwa dari 19 kecamatan di Kabupaten Flores Timur, hanya kecamatan Ile Bura yang belum memiliki SMA/SMK. Ia mengusulkan Pemerintah Provinsi untuk membuka Unit Sekolah Baru (USB) tingkat SLTA tersebut.

Anggota rombongan lain juga meminta Pemerintah Provinsi NTT untuk memperhatikan kesejahteraan guru dan meminta peluang pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk melakukan intervensi anggaran dan bantuan SMA, SMK dan SLB.

Atas itikad dan niat baik anggota DPRD Provinsi Kabupaten Flores Timur demi kemajuan pendidikan di daerahnya, Johana E. Lisapaly mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tinggnya. Kadis Pendidikan Provinsi NTT mengharapkan kabupaten Flores dan Timur dan Provinsi NTT tetap bersinergi karena siswa SMA, SMK dan SLB adalah masyarakat Flores Timur juga.

Terkait dengan usulan keinginan anggota DPRD Flores Timur untuk memiliki UPT Pendidikan sendiri dengan alasan kondisi geografis Flores Timur, Pemeritah Provinsi NTT belum bisa memenuhinya karena pembentukan UPT terikat oleh regulasi Permendagri No. 12 Tahun 2017 yang salah satu point mengatur 1 UPT/Kantor Cabang mengatur 150 sekolah. Sementara perubahan yang sudah digodok adalah menaikan status UPT Pendidikan menjadi Kantor Cabang karena seyogya UPT hanya melakukan hal-hal teknis, sementara Kantor Cabang dapat melakukan urusan administratif pendidikan.

Soal kesejahteraan guru, Kadis Pendidikan Provinsi NTT akan mempertimbangkannya dengan kondisi keuangan daerah sehingga tahun-tahun sebelumnya Pemerintah Provinsi NTT mengalami kendala dan diharapkan ada perubahan pada tahun 2019.

Johanna E. Lisapaly mengapresiasi dukungan DPRD Flores Timur yang mendorong Pemerintah Provinsi NTT untuk membuka USB di kecamatan Ile Bura. Ia berharap partisipasi masyarakat setempat untuk bisa secepatnya menyelesaikan status tanah dan pelepasan hak status tanah ke pemerintah Provinsi NTT.

Pemerintah Provinsi NTT dengan tangan terbuka menerima bantuan Pemerintah Flores Timur untuk melakukan intervensi seperti pemberian bantuan ke SMA, SMK dan SLB. Ia berharap semua pihak melakukannya sesuai dengan regulasi yang ada.

Saat menerima rombongan anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT didampingi oleh Maria T.D.O. Desipung, S.Kom (Kasubag Kepegawaian dan Umum), Hans, ST, M.Pd (Kasie Kurikulum SMA), dan Florence K.D.E. Beribe, S.KM, M.Si (Kasie Pembinaan GTK SMA).

*) Hans/Goris

0
author
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.