Rapat Koordinasi Perencanaan Terpadu Dana Dekonsentrasi Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi Nusa Tengara Timur Tahun Anggaran 2019

Kota Kupang, DISDIK.NTTPROV.GO.ID- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Sub Bagian Program Data dan Evaluasi (PDE) menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Terpadu Dana Dekonsentrasi Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 di Hotel Swiss-Belinn Kristal Kupang. Rapat terpadu (Rendu) ini dilaksanakan selama tiga hari, yakni tanggal 19-21 Juni 2019. Pesetrta yang hadir dalam rapat ini adalah para Sekretaris Dinas dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) PDE Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ketua Panitia, Arnoldus M. Muda, dalam laporan pada acara pembukaan, Rabu 19 Juni pukul 19.00 Wita menyampaikan bahwa : Tujuan kegiatan ini adalah mewujudkan sinergisitas perencanaan program dan anggaran baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kegiatan ini menjadi sangat penting untuk memfasilitasi perencanaan pendidikan pada tingkat provinsi, baik koordinasi dan sinkronisasi dengan pusat maupun dengan pemerintah kabupaten/kota. Selain dihadiri oleh para Sekretaris Dinas dan Kasubag PDE dari 22 kabupaten/kota, kegiatain ini juga dihadiri oleh Panitia dari Dinas pendidikanb dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Naraseumber dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Narasumber pusat yang diundang adalah : Irwanto, S.E (Analis Perencanaan Program dan Anggaran , Boro Perencanaan dan KLN Kemendikbud), Dr. Tatang Supriantna (Analis Perencanaan Program dan Kerja Sama Luar Negeri, Biro Perencanaan dan KLN, Kemendikbud ), Drs. L. Manik Mustikohendro, M.Si (Kpala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud), Feliksitus Moa Mirong, A.Md.Ak (Pengelola Data Perencanaan Program dan Anggaran Boro Perencanaan dan KLN, Kemendikbud ). Secara keseluruhan peserta yang hadir berjumlah 61 orang.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Aloysius Min, S.Pd.MM, dalam arahan pembukaan menegaskan : “Membangun pendidikan tidak boleh tarhambat karena alasan kewenangan, urusan pendidikan adalah urusan konkuren (bersama) pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.  SMA, SMK, dan SLB secara kewenangan merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi, namun mereka berada di wilayah kerja pemerintah kabupaten/kota, dengan demikian pemerintah kabupaten/kota juga turut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah tersebut”. Demikian pula, pemerintah provinsi bias melakukan intervensi terhadap penyelenggaraan Pendidikan Dasar di kabupaten/kota. Potret mutu pendidikan di Provinsi Nusa tenggara Timur harus disikapi secara menyeluruh. “Kita Perlu merumuskan secara bersama langkah-langkah strategis dan konkreat guna meningkatkan mutu pendidikan di NTT agar jangan tetap berada di peringkat 32 Nasional, kita harus keluar dari zona ini, kita harus bias mencapai peringkat 3 Nasional pada tahun 2023”, tegas Alo. Lebih lanjut mantan ketua PMKRI Kupang ini menguraikan bahwa Dinsa Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT saat ini sedang membuat Grand Desain untuk menghasilkan Sekolah Unggul di setiap kabupaten/kota mulai dari jenjang Pendidikan Dasar sampai SMA/SMK. Utuk itu, maka pembenahan terhadap 8 standar pendidikan ,menjadi hal yang mutlak dilaksanakan. Perlua ada sering dana dari APBD untuk pendampingan persiapan akreditasi sekolah. Para kepala sekolah perlu memahami secara mendalam tentang managerial, supervisi, dan kewirausahaan. Kepala sekolah dan bendahara BOS harus mengerti administrasi keuangan walaupun latar belakang pendidikannya bukan akuntansi.

Kepala Sub Bagian PDE Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Drs. Yohanes Hani, M.Pd dalam keterangan persnya setelah acara pembukaan mengatakan bahwa: kegiatan Rendu ini sangat bermanfaat bagi peserta karena peserta mendapatkan pengetahuan mengenai mekanisme perencanaan yang berkaitan dengan Dana Transfer Daerah atau DAK sehingga biasa membuat perencanaan secara tepat, selain itu, peserta juga biasa mengerti posisinya masing-masing sehingga paham tentang apa yang sudah direncanakan dan yang belum direncanakan. Selain itu, dengan kehadiran Narasumber dari Kementrian Pendidikan sangat membantu peserta untu memahami mekanisme perencanaan dan menu-menu dalam perencanaan sehingga bias mengetahui apa yang sudah direncanakan dan apa yang belum sesuai dengan menu dimaksud. “Dengan demikian, koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat, maupun koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan pendidikan pada tingkat Provinsi NTT dapat terwujud”, ujar Jhon mengakhiri keterangannya. (nol)

0
author
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.